iTimes - Santer hangat terdengar isu masa jabatan presiden diperpanjang kini kian meredup setelah ada statemen dari presiden untuk pemilu akan tetap digelar di tahun 2024 mendatang. Namun Hal Lain mencuat soal kelanjutan Kabinet Indonesia Maju.
Seperti yang di himpun dari beberapa sumber mengatakan Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mengatakan wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi.
Sekber menyebut dia mengusulkan alternatif agar pasangan Prabowo-Jokowi untuk maju di Pemilu 2024 dengan melanjutkan kerja Kabinet Indonesia Maju.
Menurutnya, alternatif tersebut bisa membuat Kabinet Indonesia Maju terus dilanjutkan. Hal ini dikarenakan Jokowi dan Prabowo dianggap menjadi dua orang penting di Indonesia pada tahun 2024.
Baca Juga : Minyak Goreng Langkah, Kejagung Tetapkan Dirjen Kementerian Perdagangan Luar Negeri Tersangka
"Sehingga sudah sepatutnya kerja-kerja (Kabinet Indonesia Maju) yang sudah dilakukan dilanjutkan dengan mengusung pasangan Prabowo-Jokowi untuk ramai-ramai kita pilih pada 14 Februari 2024 nanti," kata Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, G Gisel, dalam keterangan tertulis, Minggu (17/04/2022) Kemarin.
Gisel mengatakan hal itu merupakan langkah strategis untuk melanjutkan kabinet Indonesia Maju yang menurutnya sudah berupaya memberikan terbaik. Menurutnya, Prabowo-Jokowi dapat mewujudkan konsolidasi kekuatan dan stabilitas politik.
“Ini adalah langkah taktis, strategis, dan keputusan besar yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan kekuatan dan stabilitas politik nasional, baik dalam pemerintahan maupun di parlemen,” kata Gisel.
Gisel juga menilai, alternatif Prabowo dan Jokowi maju Pemilu 2024 merupakan suatu langkah strategis untuk melestarikan agenda Kabinet Indonesia Maju, yang menurutnya telah memberikan yang terbaik bagi negeri ini.
Baca Juga : Stop Bahas Isu Pemilu, Presiden Jokowi Himbau Jajarannya Antisipasi Politik Identik Berbasis SARA
"Ini adalah langkah taktis, strategis, dan keputusan besar yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan kekuatan dan stabilitas politik nasional, baik di dalam pemerintahan maupun di parlemen," kata Gisel.
Sebelumnya diketahui, Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi telah mendeklarasikan dukungan pada 15 Januari 2022. Dukungan tersebut diberikan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 14 Februari 2024.
Sekber bermaksud menggalang dukungan masyarakat, seperti tokoh-tokoh agama setempat, ketua adat daerah setempat, himpunan mahasiswa, asosiasi pengusaha, organisasi masyarakat, dan komponen bangsa lainnya.
Karena itu, Sekretariat Bersama Jokowi dan Prabowo mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Jokowi dan Prabowo, agar mencalonkan diri sebagai pasangan capresn dan cawapres dalam Pemilu 2024.
Baca Juga : Aksi Demo Berakhir Ricuh, Mahasiswa Unismuh Bentrok Dengan Kepolisian
Sekber juga akan melakukan pengumpulan dukungan masyarakat, agar misi duet Prabowo dan Jokowi menang dalam Pilpres 2024 bisa terwujud. Dengan cara Sekretariat dibuat di beberapa wilayah untuk mengumpulkan orang-orang yang setuju dan ingin agar pembangunan kabinet Indonesia Maju dapat berkelanjutan dengan tanpa melanggar konstitusi.
Adapun penggalangan dukungan akan dimulai dari tokoh-tokoh agama setempat, ketua adat daerah setempat, himpunan mahasiswa, asosiasi pengusaha, organisasi masyarakat, dan komponen bangsa lainnya.
Rencananya, Prabowo dan Jokowi akan dibuat di beberapa lokasi. Hal ini dilakukan Sekber, demi melancarkan misi Jokowi 3 periode, tanpa melanggar konstitusi Republik Indonesia.
(Tim Network News)