iTimes - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bogor Ade Yasin. KPK tangkap Bupati Bogor Ade Yasin terkait dugaan suap. Operasi tangkap tangan (OTT) KPK juga menjerat beberapa pihak dari (BPK) Perwakilan Jawa Barat.
"Benar, tadi malam sampai 27/4/2022 pagi KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat, di antaranya Bupati Kab. Bogor, beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (27/4/2022).
KPK menyebut OTT tersebut terkait dugaan suap. Namun, Ali belum menjelaskan suap itu terkait apa.
Penangkapan Ade Yasin dilakukan sehari setelah Bupati Kabupaten Bogor itu menerbitkan Surat Edaran (SE) larangan menerima gratifikasi bagi aparatur sipil negara (ASN). KPK menyita sejumlah uang yang diduga terkait dengan suap.
“Di antaranya Bupati Kabupaten Bogor, beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya,” ucapnya.
Baca Juga : Bagaikan Jatuh Tertimpa Tangga, Kasus Korupsi Lingkup Satpol-PP Makassar Memasuki Babak Baru
Para pihak yang diamankan KPK itu masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak.
"KPK segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan dimaksud," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi, Rabu (27/04/2022).
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, Ikut Berkomentar
Penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/4/2022), disesalkan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.
Ia menyebut, tertangkapnya Ade Yasin kian menambah daftar panjang kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
"Kemendagri sangat menyesalkan hal itu (OTT) terjadi. Dengan kejadian tersebut tentunya akan menambah jumlah kepala daerah yang tersangkut permasalahan hukum," kata Benni kepada wartawan, Rabu (27/04/2022).
Baca Juga : Dugaan Korupsi Sekda Takalar Terlibat Proyek Alsintan Jenis Combine Farm
Untuk proses hukum yang akan dijalani Ade Yasin, Kemendagri dalam hal ini menghormati KPK dan akan memantau perkembangannya. Benni menyatakan, Kemendagri ingin memastikan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Bogor tidak terganggu atas penangkapan kader PPP itu.
"Kemendagri menghormati proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum (KPK) dan juga akan mengikuti proses hukum dimaksud untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tidak terganggu," ujar Benni.
Kemendagri juga menyiapkan langkah administrasi terhadap Bupati Bogor Ade Yasin selama proses hukum di KPK berjalan. "Jadi, kita ikuti proses hukum dulu sebelum mengambil langkah administrasi lainnya," kata Benni.
Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Operasi senyap dilakukan sejak Selasa, 26 April 2022 hingga pagi hari ini, Rabu (27/4/2022). (*/DL)
(Tim Network News)