iTimes - Santernya isu Presiden 3 periode membuat sebagaian masyarakat menolak penundaan pemilu dan harus segera dilakukan.
Seperti halnya di Makassar, sejumlah Massa dari mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulsel, Rabu Siang (30/03/2022).
Para aksi demonstran menuntut untuk segera dilaksanakan pemilu dan menolak Presiden saat ini Joko Widodo untuk tiga periode.
Selain melakukan orasi ilmiah, mereka juga membakar ban bekas hingga memblokade Jalan Urip Sumohardjo, Kota Makassar.
Dan akibatnya, arus lalu lintas di jalan protokol antar provinsi itu pun lumpuh total sehingga berdampak ke jalur lalu lintas lainnya yang mengalami hal serupa.
Baca Juga : Heboh!!!, Tunda Pemilu Dengan Alasan Memiliki Big Data
Ketua umum HMI Cabang Makassar, Muh Arsyijailolo dalam orasinya mengatakan, penundaan pemilihan umum (pemilu) seperti yang dicanangkan pemerintah yang berimplikasi perpanjangan periode masa jabatan presiden, melanggar konstitusi.
Sehingga, ia mengultimatum Presiden Jokowi untuk menyatakan tidak ada penundaan pemilu.
"Menolak keras penundaan Pemilu karena melanggar konstitusi," kata Arsyi dalam orasinya.
Penundaan pemilu terus digaungkan oleh sejumlah kelompok di Indonesia. Sehingga membuat Arsyi dan Rekam HMI meminta agar Jokowi tidak tinggal diam yang seakan melakukan pembiaran, yang melanggar konstitusi.
Sejumlah mahasiswa tersebut meminta agar Jokowi segera angkat suara dan tegas mengatakan jika pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada keputusan undang-undang.
Baca Juga : Pimpinan DPR Panggil Mendag, Presiden Ambil Alin Urusan Minyak Goreng
"Kami mengultimatum Presiden Jokowi dalam waktu 2x24 jam harus bersuara terkait polemik yang ini. Kalau tidak, kami akan terus melakukan aksi demo," ungkapnya.
Selain menyoroti kabar penundaan pemilu, massa aksi juga mengecam kelangkaan minyak goreng. Kata mereka, Indonesia ini merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Kemudian, mahasiswa juga menyinggung Ibu Kota Negara (IKN).
"Kami Menilai presiden dan jajarannya gagal mengelola tata perekonomian bangsa, terutama permasalahan BBM dan minyak goreng," kata dia.
Hingga saat ini, puluhan mahasiswa masih memblokade jalan. Mereka berorasi hingga mendesak anggota DPRD Sulsel bertemu dan melakukan audiens terkait permasalahan tersebut, guna untuk bisa menjadi penyambung ke pusat.
(Tim Network News)